NARATIMES.COM - Pupuk memiliki peran yang vital dalam menjaga produktivitas pertanian serta ketahanan pangan. Untuk itu Presiden Joko Widodo mengingatkan jajaran terkait untuk menjaga ketersediaan pupuk bagi para petani.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam keterangannya usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023.
“Bapak Presiden sangat mewanti-wanti kami yang berkait dengan pupuk,” kata Mentan.
Baca Juga: Ini Harga Pembelian Pemerintah dan Harga Eceran Tertinggi untuk Gabah dan Beras yang Baru
Menurut Mentan, semua yang hadir dalam rapat tersebut mendapat pertanyaan dari Presiden terkait ketersediaan pupuk. Hal itu disebabkan Presiden selalu mendapat pertanyaan tentang pupuk ketika turun ke lapangan.
Mentan menjelaskan, kebutuhan pupuk bersubsidi nasional sangat besar, yakni di atas 20 juta ton jika dilihat berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sementara itu, kesiapan anggaran pemerintah hanya mampu mencapai 8 hingga 9 juta ton saja.
Untuk itu, Kementerian Pertanian menyesuaikan regulasi dengan memberikan pupuk subsidi bagi petani yang menanam sembilan komoditas.
“Untuk tahun ini kita sudah sesuaikan Permentan itu, tidak 69 (komoditas), hanya sembilan jenis saja. Sembilan jenis itu terkait dengan pangan strategis, satu. Yang kedua, pangan yang berkontribusi pada inflasi, dan pangan untuk memperkuat ekspor,” papar Mentan.
Baca Juga: BPPTKG: Setelah Erupsi, Ada Potensi Bahaya dari Kubah Lava Merapi. Apa pula itu?
Mentan mengatakan, Kementerian Pertanian akan memperkuat koordinasi kelembagaan dengan pemangku kepentingan terkait, seperti dengan BUMN PT Pupuk Indonesia. Koordinasi dilakukan mulai dari mempersiapkan pupuk di setiap lini dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga sampai ke petani.
“Mulai dari mempersiapkan pupuknya lini pertama di provinsi, lini kedua di kabupaten, lini ketiga di kecamatan, sampai lini keempat. Seperti itu, kira-kira begitu lah. Oleh karena itu, koordinasi ini harus lebih matang,” kata Mentan.
Presiden Jokowi memberikan waktu dua hingga tiga bulan untuk membenahi sistem pemberian pupuk subsidi. Dengan demikian, diharapkan penyaluran pupuk tersebut dapat sesuai dengan perencanaan dan tidak keluar dari standar operasional prosedur sehingga tepat sasaran.
“Kita berharap minimal yang memang berhak mendapatkan pupuk, harus (dapat) dan tidak ada pupuk yang keluar dari konteks perencanaan atau menyeleweng dari SOP atau menyeleweng dari tempatnya,” ujar Mentan.
Baca Juga: Menkeu: Penerimaan Pajak di Dua Bulan Pertama 2023 Sangat Kuat.
Artikel Terkait
Industri Pupuk di Indonesia Belum Mampu Penuhi Kebutuhan Petani