NARATIMES.COM - Gelaran Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2023 telah usai dilaksanakan dan menghasilkan komitmen belanja produk dalam negeri yang signifikan. Gelaran yang dilaksanakan 15-17 Maret 2023 ini menghasilkan nilai komitmen sebesar Rp1.157,47 Triliun, dengan realisasi belanja pemerintah mencapai sekitar Rp200 Triliun di triwulan pertama 2023.
"Sampai pagi ini realisasi pelaksanaan/kontrak sudah mencapai sekitar Rp200-an triliun, dan akan terus meningkat lagi seiring update pada bigbox Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Jumat, 17 Maret 2023.
Menurut Menperin, capaian realisasi belanja pemerintah tersebut sangat baik, mengingat pelaksanaan anggaran APBN, APBD, dan BUMN baru memasuki bulan ketiga. Angka ini merupakan capaian realisasi pembelian barang/jasa pemerintah yang didorong oleh rangkaian kegiatan Business Matching yang sudah dimulai sejak awal Maret 2023.
Baca Juga: Wapres: Perlu Pengawasan dan Pembinaan terhadap Wisatawan Asing agar Tidak Melanggar Peraturan
Rangkaian Business Matching diawali dengan pelaksanaan Bimtek serta sosialisasi pengisian Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diikuti oleh seluruh PPK di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN. Dengan cara tersebut, proses realisasi belanja pemerintah bisa dilaksanakan dengan hasil yang optimal.
“Selanjutnya, kami berharap seluruh pihak dapat terus mengejar realisasi belanja K/L/PD maupun BUMN yang telah dikomitmenkan sebesar Rp1.157,47 Triliun. Nilai yang sudah terkumpul pada triwulan pertama ini harus dimaksimalkan untuk produk dalam negeri,” jelas Menperin.
Menperin menjelaskan bahwa nilai komitmen sebesar Rp1.157,47 Triliun berasal dari komitmen K/L/PD sebesar Rp626,87 Triliun dan BUMN sebesar Rp530,6 Triliun. Jumlah tersebut menunjukkan potensi sangat besar yang dapat dimanfaatkan oleh penyedia produk dan jasa dari dalam negeri.
“Komitmen ini juga meningkat sebesar lima kali lipat bila dibandingkan dengan capaian pada Business Meeting tahap I pada tahun 2022 senilai Rp214,1 Triliun,” imbuhnya.
Baca Juga: DPR Jadwalkan Pemanggilan, Mahfud MD: Saya Tidak Becanda Tentang Ini (300 T di Kemenkeu)
Pada saat penutupan Business Matching PDN 2023, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra menyampaikan apresiasi atas partisipasi dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun BUMN dan BUMD sehingga kegiatan tersebut sukses terselenggara.
“Ini merupakan awal, masih banyak tugas pekerjaan pencapaian realisasi transaksi belanja PDN yang harus diselesaikan sampai dengan akhir 2023,” kata Wamenhan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Wamenhan meminta instansi untuk terus berpihak kepada industri dalam negeri. Program P3DN merupakan langkah strategis untuk memperkuat industri dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan impor. Untuk itu, ia mengimbau para instansi untuk mengurangi impor dalam pengadaan barang dan jasa hingga 95 persen.
“Kami mengajak Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, maupun BUMN untuk menggelorakan penggunaan produk dalam negeri. Seperti disampaikan Bapak Presiden, kita perlu disiplin dalam pelaksanaan Program P3DN karena akan ada reward and punishment. Misalnya kalau tidak mencapai target yang disepakati, akan ada pengurangan anggaran,” ujar Wamenhan.
Baca Juga: Presiden Resmikan SPAM Banjarbakula untuk Layani 60 Ribu Rumah Tangga di Kalimantan Selatan
Artikel Terkait
Presiden Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Tingkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri