Kementerian Agama Siapkan Skema Layanan Khusus bagi Jemaah Haji Lansia

NARATIMES.COM – Kementerian Agama berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat yang menjalankan ibadah haji pada musim haji 1444 H/2023 M. Termasuk di dalamnya pelayanan terbaik bagi jemaah haji yang berusia lanjut (lansia).

Menurut Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, total ada 64 ribu atau tiga puluh persen dari total jemaah Indonesia yang berusia di atas 65 tahun dan masuk kategori lanjut usia.

Mengingat jumlahnya cukup signifikan, Kementerian Agama tengah menyiapkan skema khusus untuk memberikan layanan terbaik kepada jemaah lansia.

Baca Juga: Kurangi Angka Kecelakaan Sepeda Motor, CARS Indonesia Kampanyekan Klik Helm

Menurut Subhan Cholid, skema layanan ramah lansia ini akan dilakukan sejak dari tanah air hingga di Arab Saudi.

“Kami masih siapkan skema layanan secara komprehensif. Ini masih digodok tim, termasuk melibatkan ahli lansia dari UI,” papar Subhan Cholid.

Sementara itu, untuk persiapan di Arab Saudi, Kementerian Agama berupaya menyediakan sarana yang ramah bagi jemaah lanjut usia.

“Kami di Saudi juga sedang melakukan simulasi, termasuk skema menyiapkan lift khusus lansia,” kata Subhan Cholid.

Baca Juga: Tips Berpuasa bagi Anda yang Berusia 50 Tahun Atau Lebih

Selain lift, lanjut Subhan, pihaknya juga membahas bersama dengan pihak perusahaan (syarikah) transportasi di Arab Saudi untuk menyiapkan bus dengan spek yang ramah lansia. Misalnya, dek lebih rendah, pintu lebih lebar, dan kursinya juga lebih besar.

“Untuk Bus Shalawat, kita siapkan 490 armada. Selain itu, ada sepuluh persen atau 49 armada sebagai cadangan,” ujar Subhan Cholid.

Di luar layanan yang akan diberikan, Subhan melihat keramahan dan kesigapan petugas menjadi faktor kunci dalam kualitas layanan.

“Kami akan melakukan bimtek untuk petugas. Apa pun situasinya, petugas harus mengedepankan sikap ramah terhadap jemaah. Ini akan membantu secara psikologis jemaah dan menambah spirit mereka,” tandasnya.

Baca Juga: DPR Beri Apresiasi kepada Kementerian Agama yang Mampu Mengelola Perbedaan